Dishubkominfo, Singaparna – Dalam upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kab. Tasikmalaya, gencarkan program pemagangan ke Jepang.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPMPTSPTK, Wiwin, mengungkapkan bahwa program ini merupakan salah satu alternatif konkret untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda di wilayah tersebut.
“Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi, yakni sebesar 3,89%. Namun, tahun 2024 ini ada penurunan menjadi 3,74%. Meski demikian, lapangan kerja di daerah kita masih terbatas jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya,” ujar Wiwin saat diwawancarai pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia menjelaskan, banyak warga Kabupaten Tasikmalaya yang akhirnya bekerja di luar daerah bahkan luar negeri. Karena itu, saat ada tawaran dari pihak kementerian terkait program kerja ke luar negeri dengan biaya yang sangat ringan, DPMPTSPTK Kab. Tasikmalaya merasa perlu untuk segera mengambil peluang tersebut.
“Kalau biasanya program reguler ke Jepang membutuhkan biaya sekitar 38 hingga 40 juta rupiah, dalam program ini justru peserta hanya perlu menanggung biaya paspor, medical check up, dan pelatihan selama di daerah saja. Sedangkan biaya keberangkatan ke Jepang ditanggung oleh kementerian dan IM Jepang,” jelas Wiwin.
Program ini bersifat nasional dan terbuka untuk peserta dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.
Meskipun pendaftaran difasilitasi oleh DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, siapa pun dapat mendaftar melalui jalur ini.
Penyelenggara program ini adalah Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. Mulai dari proses pendaftaran, seleksi, dan pelatihan tahap 1 di daerah, sampai pemberangkatan ke tahap selanjutnya di Bekasi.
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga turut serta sebagai pendukung dalam seluruh rangkaian proses tersebut.
Wiwin juga menegaskan, aspek perlindungan terhadap peserta program sudah menjadi prioritas. “Kalau di Indonesia ada BPJS, maka di Jepang juga ada sistem perlindungan tenaga kerja. Program ini sudah berada di bawah naungan pemerintah dan bekerja sama dengan BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jadi insyaallah aman,” tuturnya.
Adapun persyaratan untuk mengikuti program pemagangan ini terbagi menjadi tiga kategori, yakni persyaratan khusus, administrasi, dan teknis.
Beberapa poin utama meliputi usia maksimal 26 tahun saat seleksi, tinggi badan minimal 160 cm, tidak memiliki tato atau tindik, dan harus lulus serangkaian tes seperti matematika, kesemaptaan tubuh, ketahanan fisik, serta wawancara.
Dengan adanya program ini, DPMPTSPTK Kab. Tasikmalaya berharap semakin banyak pemuda-pemudi asal Tasikmalaya khususnya yang mampu meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, dan kesejahteraan ekonomi mereka melalui kesempatan berharga di negeri Sakura.***
