Dishubkominfo, Singaparna – Program pemagangan ke Jepang yang kini tengah difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya, bukan hanya menjadi jalan keluar dari persoalan pengangguran, tetapi juga diharapkan menjadi langkah awal munculnya pengusaha-pengusaha baru di daerah.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPMPTSPTK, Wiwin, dalam wawancara pada Senin, 19 Mei 2025, menyampaikan, program ini diharapkan terus berlanjut demi memberikan alternatif solusi bagi masyarakat di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
“Harapannya program ini tetap berjalan karena di Indonesia sendiri – lapangan kerja itu masih sangat susah. Semoga ke depannya angka pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus membaik,” ujar Wiwin.
Namun, Wiwin menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini bukan hanya sekadar bekerja di luar negeri. Ia berharap para peserta magang yang telah menyelesaikan kontraknya selama tiga tahun di Jepang dapat kembali ke daerah dan membawa pulang ilmu, pengalaman kerja, serta semangat kewirausahaan.
“Harapannya mereka kembali dan membuka lapangan kerja di daerah, merekrut pekerja, dan membantu menurunkan angka pengangguran di sekitarnya,” tambahnya.
Program ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis kejuruannya, antara lain kerja pelat untuk konstruksi bangunan, mencetak dan membentuk plastik, mendirikan perancah bangunan, hingga menjahit. Kejuruan-kejuruan ini disesuaikan dengan kebutuhan industri di Jepang dan keterampilan yang relevan dengan lapangan kerja saat kembali ke tanah air.
Wiwin juga mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati terhadap calo. Ia menyebut sudah mulai ditemukan praktik pungutan liar dengan kedok pendaftaran program pemagangan.
“Bagi masyarakat yang ingin ikut program ini, sebaiknya langsung datang ke Bidang Ketenagakerjaan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. Cari informasi yang sebenar-benarnya karena di luar sana sudah mulai muncul calo yang menawarkan program ini dan meminta biaya Rp2,5 juta sampai dengan Rp3 juta hanya untuk mendaftar. Padahal seharusnya tidak seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini masih ada stigma negatif dari masyarakat terkait bekerja ke luar negeri, padahal program ini berada di bawah naungan pemerintah dan sudah dijamin keamanannya.
Adapun biaya yang perlu dipersiapkan peserta selama proses seleksi hingga keberangkatan antara lain adalah:
– Biaya hidup selama mengikuti tes seleksi
– Biaya Medical Check Up (MCU)
– Biaya pelatihan tahap 1 di daerah
– Biaya perjalanan ke pelatihan tahap 2 di pusat
– Biaya pembuatan paspor dan visa
– Biaya keperluan pribadi lainnya
Dengan informasi yang terbuka dan transparan, dan dukungan dari lembaga pelatihan kerja (LPK) pendukung, DPMPTSPTK Kab. Tasikmalaya berharap program ini tidak hanya dapat menekan angka pengangguran, tetapi juga menjadi jalan lahirnya generasi produktif yang mampu membangun Tasikmalaya dari hasil jerih payah dan pengalaman di luar negeri.**
