Dishubkominfo, Singaparna – Pemerintah sering menggunakan istilah desil dalam program bantuan sosial.
Bagi kamu yang masih belum paham, desil merupakan pengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 kelompok.
Dilansir pada kanal Instagram @humas_jabar pada Kamis (12/03/2026), pengelompokkan desil ini diurutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi tingkat ekonominya.
Misalnya, kelompok desil 1 merupakan 10% dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Sedangkan, untuk kelompok desil 10 merupakan 10% kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pembagian ini dibuat berdasarkan statistik data kesejahteraan masyarakat yang dihimpun oleh pemerintah.
Lalu, kenapa sih desil ini terkadang terlihat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan?
Desil itu dihitung dari data terukur sosial ekonomi, bukan dari tampilan luar rumah, jumlah motor di teras, atau outfit yang sering dipakai sehari-hari.
Jadi statistik ini bekerja dengan angka, bukan dengan asumsi.
Setiap data yang masuk punya waktu rekamnya dan kondisi ekonomi itu dinamis.
Boleh jadi saat pendataan dilakukan, usaha dan pekerjaannya lancar. Tapi, setelah itu dapat saja terjadi perubahan kondisi.
Munculah banyak pertanyaan dari masyarakat ‘kenapa tidak sesuai?’, padahal kondisinya yang memang berubah.
Pemerintah daerah terus berupaya memperbaharui dan memverifikasi data agar penyaluran bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Pelompokan desil itu penting dan menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuannya.****
